Petuah lama itu masih terngiang di pikiran saya --entah siapa yang mengucapkannya-- bahwa tujuan berkoperasi bukan mengejar keuntungan, tetapi untuk menyejahterakan anggotanya dan masyarakat. Lantaran itu, makna koperasi melekat dengan  konotasi sosial.  Lalu, indikator apa yang bisa mewakili kesejahteraan anggota jika koperasi tidak dipacu meraih keuntungan? Nah, pusing kan?  Tetapi sebaiknya gak usah dibahas terlalu jauh karena dikotomi antara prioritas keuntungan dan kesejahteraan anggota koperasi seolah  jadi perdebatan tak selesai, ibarat membahas keberadaan ayam dan telur.   Kondisi seperti itu mulai berubah sejak masyarakat koperasi mulai melek informasi.  Kehadiran mesin pencari google menyadarkan mereka bahwa koperasi di mancanegara, terutama Eropa dan Amerika Serikat, memainkan peran ekonomi signifikan. Koperasi tak hanya setara korporasi besar, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara berbagi dengan anggota guna menjawab makna kesejahteraan bersama itu. Mondragon (Cooperative) Corporation di Spanyol  agaknya bisa jadi parameter tentang bagaimana mewujudkan kesejahteraan anggota koperasi.

Berangkat dari kesuburan koperasi di mancanegara itulah, gagasan menulis buku ini lahir.  Awalnya, riset saya ke sejumlah daerah diawali dengan sikap pesimis, maklum kebanyakan koperasi di tanah air masih terjebak dengan pakem lama, diatur dari atas (top-down), sarat fungsi sosial dan menunggu bantuan  pemerintah.  Selain itu, validitas data koperasi juga sulit ditemukan lantaran terputusnya organisasi Kementerian Koperasi UKM di tingkat nasional dengan Dinas Koperasi di provinsi dan kabupaten/kota sebagai konsekwensi berlakunya UU No 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.  Maka, untuk mendapatkan data sahih tentang bisnis koperasi tidak ada pilihan selain blusukan ke berbagai pelosok daerah di tanah air.  Dari hasil blusukan yang relatif panjang itu, (saya mulai sejak tahun 2002), ternyata bisnis koperasi di daerah tak sekadar tumbuh tetapi juga mampu mencetak kinerja keuangan yang sangat baik.  Belakangan, sejumlah koperasi simpan pinjam yang saya kunjungi sudah akrab dengan pelayanan berbasis digital.  Modernisasi koperasi sudah mulai bergerak sejak lima tahun terakhir ini, bahkan berlangsung di koperasi-koperasi pelosok negeri yang tumbuh di pedalaman. 

Koperasi yang mampu beradaptasi dengan pergeseran zaman dan mampu menjaga kinerja usaha dengan nilai rapor biru, itulah yang saya kategorikan sebagai koperasi besar Indonesia.  Parameternya sederhana saja, punya aset minimal Rp10 miliar, Volume Usaha Rp 50 miliar dan jumlah anggota 1000 orang.  Pedoman angka tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi No 07 Tahun 2011 yang tekah diperbarui dengan Permenkop No 22 Tahun 2015 dimana besaran kriteria tidak melulu mengacu pada nilai nominal.   

Masalahnya, tidak mudah menghimpun koperasi skala besar. Jika Anda berasumsi bahwa data bisa dicari di dinas koperasi setempat, siap-siap saja untuk kecewa lantaran tidak cukup data valid yang bisa dihimpun dari institusi pemerintah tersebut.  Kebanyakan data perkoperasian terutama menyoal kinerja keuangan umumya sudah afkir. Sementara itu, pelayanan di sejumlah koperasi juga tidak seperti diharapkan.  Keramahan menerima tamu yang datang dari jauh memang masih terselip di wajah para pengurus dan pengelola koperasi. Namun tidak demikian halnya jika Anda meminta data kinerja keuangan mereka sepanjang tahun berjalan.

Keengganan untuk berbagi data tersebut beragam. Ada koperasi yang tidak suka dengan publikasi, tertutup bagi pers, ada yang terlebih dahulu harus menggelar rapat pengurus dan mendapat persetujuan anggota, dan yang mereka takuti adalah berkenaan dengan masalah pembayaran pajak.   

ADA tiga alasan buku ini ditulis. Pertama, kami ingin beberkan sebuah peta baru mengenai potensi ekonomi koperasi yang selama ini nyaris tak dilirik dalam percaturan ekonomi nasional.  Sebuah badan usaha berlabel koperasi acapkali berkonotasi bisnis kelas recehan bahkan nyaris mendekati lembaga nirlaba.  Melalui buku ini kami ingin membalik asumsi sesat yang terlanjur jadi pembenaran itu. Dari sebanyak 300 koperasi skala besar yang kami himpun dalam buku ini, mengakumulasi aset sebesar Rp ….., volume usaha Rp … triliun dan melayani …. anggota.  Jumlah tersebut berkontribusi terhadap total aset koperasi secara nasional per 2019 sebesar Rp 152,113 triliun, Volume Usaha Rp 154,178 triliun dengan anggota yang terlibat di tataran grassroot itu sebanyak 22.463.738 orang.   

Alasan kedua, pertumbuhan koperasi sebagai wadah ekonomi partisipatif semakin mejamur di berbagai mancanegara, terutama di kawasan Eropa dan Amerika Serikat.  Bahkan di kawasan Asia Tenggara, kiprah perkoperasian kita kalah pamor dengan negeri jiran. World Cooperative Monitor dalam laporan terkini, 2020, merilis dua koperasi Singapura yaitu NTUC Fair Price (ritel) dan NTUC Income (asuransi) dalam deretan 300 koperasi dunia, disusul Malaysia dengan satu koperasi, Bank Kerja Sama Rakyat Malaysia Berhad.

Sejumlah koperasi besar dengan aset dan volume usaha triliunan rupiah bisa di kedepankan untuk mewakili Indonesia ke pentas koperasi dunia.  Lantaran itu buku ini kami terbitkan dalam edisi dua bahasa. Karena kami tak ingin para petinggi koperasi dunia di Internatioal Cooperative Alliance (ICA) mengelak atau mangkir, bahwa mereka tidak punya data yang sahih mengenai perkoperasisan di Indonesia yang ditulis dalam bahasa Inggris.  

Alasan ketiga, sudah saatnya koperasi-koperasi besar berbicara di panggung ekonomi nasional dan internasional. Para pegiat koperasi Indonesia bukan warga in de kost, juga bukan tamu di negerinya sendiri, dan karenanya koperasi tidak layak dilecehkan. Sejumlah koperasi tampak gamang mendapat label ‘BESAR” itu, ada pula yang menampik  tak perlu tampil di level besar  jika pada akhirnya menjadi objek buruan para penarik pajak.  Mereka mungkin benar. Tetapi apakah bisnis koperasi di negeri ini akan terus berada di pinggiran, dilecehkan dan  tersubordinasi oleh  bisnis besar swasta maupun Badan Usaha Milik Negara.

 Di tengah letupan inovasi digital dewasa ini, tantangan bisnis koperasi  bukan sekadar menjadi besar, tetapi harus  dibarengi  kemampuan menggunakan  teknologi informasi di berbagai lini usaha. Tidak sekadar cukup mematut-matut diri di website, facebook atau media sosial lainnya untuk menunjukkan eksistensinya, tapi harus lebih jauh melompat pada penguasaan teknologi informasi di ranah marketing dan penjualan, perekrutan dan basis data anggota, basis data pasar, hingga ke sumber-sumber bahan baku pendukung beragam produk koperasi.

Setiap buku yang ditulis dengan serius apalagi dengan penelitian lapangan yang valid tentu bermanfaat bagi pembacanya. Bagi orang-orang koperasi buku ini semakin menumbuhkan rasa percaya diri bahwa koperasi sebagai bangun ekonomi rakyat berdasar azas kekeluargaan itu sudah berada di jalur yang benar.  Bagi pelaku ekonomi non-koperasi, terutama perbankan, buku ini menjadi referensi untuk menilai koperasi yang  kredibel dan  layak untuk jadi mitra usaha. Setelah membaca buku ini apakah Anda masih saja memandang koperasi dengan sebelah mata?